Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid menyatakan bakal mengakhiri dualisme di tubuh organisasi pengusaha tersebut. Langkah ini perlu dilakukan untuk memperkuat Kadin di masa depan.
Menurut Arsjad, tantangan yang dihadapi Kadin harus dijawab dengan persatuan yang semakin kuat. “Dualisme harus diselesaikan. Kita harus memperkuat kembali Kadin Indonesia,” ujar Arsjad Rasjid, Jumat (2/7).
Arsjad mengungkapkan akan mengintensifkan komunikasi untuk bisa segera mengakhiri dualisme di tubuh Kadin.
Sebagai organisasi yang dinaungi Undang-Undang No 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Arsjad berharap kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII yang digelar Kendari, Sulawesi Tenggara, bisa ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
Melalui kolaborasi yang kuat, Arsjad bilang, Kadin bisa menjadi wadah komunikasi dan konsultasi, baik di antara sesama pengusaha, pengusaha dan pekerja, pengusaha dan pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Melalui pilar visi yang diusungnya, Presiden Direktur PT Indika Energy itu menegaskan komitmennya untuk memperkuat internal organisasi dan regulasi Kadin. Dia juga menginginkan Kadin bisa menjadi rumah untuk tumbuh bersama, baik bagi pengusaha skala besar, menengah, kecil hingga mikro.
“Bagi saya Kadin adalah rumah kita bersama. Rumah untuk tumbuh secara inklusif, di mana kita saling merangkul pengusaha skala besar, menengah, kecil dan mikro dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” tegas Arsjad.
Arsjad Rasjid terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 melalui Munas VIII yang dihelat di Hotel Claro, Kendari, Kamis, 1 Juli 2021. Sedangkan Anindya Bakrie ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.
Di tengah tantangan pandemi, Arsjad menyatakan akan membentuk kepengurusan yang mampu bergerak cepat mengakselerasi program pemulihan kesehatan dan ekonomi. Ia juga bakal merangkul representasi Kadin daerah dan asosiasi-asosiasi yang menjadi anggota Kadin.
Diungkapkan Arsjad, melalui representasi wajah Indonesia dalam struktur Kadin, konektivitas antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di berbagai daerah bisa menjadi lebih dekat dan kuat. Upaya ini diperlukan untuk mempercepat pengembangan potensi di daerah.
Selain itu, agar kolaborasi sektor swasta dan pemerintah menjadi lebih terstruktur, Arsjad juga menginginkan terdapat shadow government di dalam struktur organisasi Kadin.
“Dengan struktur tersebut maka akan memudahkan untuk berkomunikasi mengenai hal-hal yang menjadi aspirasi sektor swasta, seperti investasi. Selain itu, Kadin juga dapat memberikan masukan-masukan yang lebih berdampak nyata kepada pemerintah,” tuturnya. (ANA)
