JAKARTA – Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan dunia usaha. Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah yang harus ditingkatkan agar dapat beradaptasi dan menikmati perkembangan dunia digital tersebut.
“Pemerintah dan dunia usaha harus bahu-membahu untuk merespons perkembangan ekonomi digital tersebut dengan cepat dan tepat, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan masyarakat,” ujar pengusaha nasional Arsjad Rasjid, Senin (11/4).
Apalagi, dia mengingatkan, pengembangan teknologi digital juga masuk dalam agenda G20. Sebagai Presidensi G20, Indonesia mengusung tiga fokus, yaitu pembangunan arsitektur kesehatan global, optimalisasi teknologi digital, dan transisi energi.
Menurut laporan Google-Temasek-Bain Company, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$70 miliar pada 2021, tertinggi di Asia Tenggara. Angka tersebut tumbuh 48,9% (yoy) dari US$47 miliar pada 2020 dan berkontribusi sebesar 6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada 2025, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan berkembang menjadi US$124 miliar atau setara dengan 40% dari nilai ekonomi digital ASEAN.
Melihat perkembangan itu, Arsjad menegaskan bahwa pengembangan ekonomi digital di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar. “Kontribusinya bagi ekonomi nasional sangat penting, sehingga pemerintah dan dunia usaha perlu mendukungnya sebagai peluang ke depan,” paparnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pada 2021, sekitar 58,3% penduduk Indonesia tercatat sebagai pengguna aktif internet, yang antara lain dipicu oleh pesatnya perkembangan telepon seluler. Sekitar 60,7% penduduk memiliki minimal satu nomor telepon seluler. Persentase rumah tangga yang memiliki komputer juga mencapai 10,8%.
Menurut Arsjad, pesatnya pertumbuhan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur digital yang baik. Jangan sampai justru menjadi beban perekonomian nasional, misalnya terjadi defisit neraca perdagangan dan jasa lantaran masih banyak yang harus didatangkan dari luar negeri atau impor.
Sebagai solusi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu mengusulkan agar penanaman modal, baik dari asing maupun domestik, diarahkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi atau digital. “Khususnya infrastruktur backbone dan perangkat keras,” katanya.
Selain itu, dukungan sumber daya manusia juga penting agar semakin siap dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat di bidang komunikasi. Saat ini, dia menegaskan, Indonesia masih punya pekerjaan rumah besar di bidang pengembangan SDM dan literasi dalam teknologi informasi dan komunikasi.
