JAKARTA – Pengusaha nasional Arsjad Rasjid mengajak dunia usaha untuk mendukung pemerintah membangun ibu kota negara (IKN) yang diberi nama Nusantara. Selain bertujuan mendukung pembangunan dalam jangka panjang, dia meyakini bahwa ibu kota baru tersebut akan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan awal, dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN sekitar Rp466 triliun. Hanya sekitar 20 persen biaya pembangunan yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya melibatkan pihak swasta.
Bahkan pada pertengahan Maret, Presiden bersama sejumlah menteri berkemah di IKN Nusantara. Menjelang agenda bermalam tersebut, digelar prosesi penyatuan tanah dan air di titik nol IKN Nusantara. Menurut Presiden, penyatuan tanah dan air yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia sebagai simbol dari kebhinekaan dan persatuan yang kuat dalam rangka membangun ibu kota Nusantara.
Pembangunan ibu kota baru ini memiliki sejumlah urgensi seperti tertuang dalam “Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara” yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Di antaranya, karena kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional yang sudah terlalu besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi Pulau Jawa pada 2021 mencapai 57,89 persen.
Untuk itulah, Arsjad merasa penting untuk mengajak kalangan dunia usaha agar ikut mengalokasikan belanja investasinya ke Kabupaten Penajam Paser Utara, lokasi IKN. “Wilayah itu membutuhkan investasi swasta untuk mendukung program pemerintah membangun masa depan bangsa melalui IKN,” tuturnya di Jakarta, 18 Maret 2022.
Menurut dia, beberapa komoditas atau sektor yang dibutuhkan Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain industri mesin dan perlengkapan, alat angkut, serta penyediaan makan dan minum. Selama ini, komoditas-komoditas tersebut mayoritas didatangkan dari daerah lain, bahkan impor.
Walaupun saat ini pendapatan per kapita masyarakat di wilayah itu merupakan yang terendah di Provinsi Kalimantan Timur, namun dari sisi pertumbuhan ekonomi tidak kalah. Arsjad mengungkapkan, dalam 10 tahun terakhir (2011-2021), rata-rata pertumbuhannya mencapai 3,3 persen per tahun, bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang 3,06 persen.
“Jadi dari sisi dunia usaha, peluangnya tetap besar, sekaligus bisa menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa ini,” ungkapnya.
Keterlibatan investasi swasta sangat penting untuk mendukung semangat redistribusi ekonomi antarwilayah di Indonesia, sehingga tercipta pemerataan. Dengan begitu, katanya, akan melahirkan potensi pasar yang semakin luas.
Mengacu pada data Kementerian Investasi, rata- rata realisasi penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Penajam Paser Utara per tahun sepanjang 2015-2021, kurang dari 1 persen atau sekitar 0,77 persen dari total realisasi PMA di Provinsi Kalimantan Timur. Begitu pun dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Investor lokal juga belum banyak melirik Penajam Paser Utara. Pada periode yang sama dengan PMA, rata-rata realisasi PMDN hanya 4,66 persen dari total realisasi PMDN di Provinsi Kalimantan Timur. Pada 2021, realisasi PMA dan PMDN Kabupaten Penajam Paser Utara masing-masing senilai US$1,6 juta (0,22%) dan Rp404,9 miliar (1,34 persen) dari total realisasi di Provinsi Kalimantan Timur.
Karena itulah Arsjad mengajak dunia usaha ikut meramaikan investasi di ibu kota baru. “Kita sedang membangun masa depan Indonesia melalui ibu kota baru,” jelasnya. “Karena itu, kontribusi semua pihak termasuk dunia usaha menjadi sangat penting.”
